Menteri Keuangan telah menekankan pentingnya pemahaman hak dan kewajiban perpajakan bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan mitra bisnis mereka. Selain kewajiban untuk mengakui, mengenakan, dan menyetorkan pajak, pemegang IUP serta mitra mereka juga memiliki hak untuk menghitung biaya tertentu yang dikeluarkan.

Berikut adalah hak dan kewajiban perpajakan utama yang perlu diketahui oleh pemegang IUP dan mitra bisnisnya:

1. Pengakuan Penghasilan: Pemegang IUP wajib mengakui seluruh penghasilan dari penjualan hasil produksi untuk perhitungan Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pengeluaran yang Dapat Dikurangkan: Pengeluaran yang berkaitan dengan perolehan, penagihan, dan pemeliharaan penghasilan dari kegiatan usaha dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak.
3. Pemotongan dan Pemungutan Pajak: Melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Perhitungan Pajak Terutang: Menghitung pajak terutang sesuai dengan tarif yang berlaku.
5. Pembayaran Pajak: Melakukan pembayaran atau pelunasan kekurangan pembayaran pajak.
6. Pelaporan Pajak: Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.

Tahapan dalam Sektor Pertambangan dan Pengaruhnya Terhadap Pajak

Sektor pertambangan melibatkan beberapa tahapan penting, masing-masing dengan kewajiban pajak yang berbeda. Berikut adalah rincian tahapan serta pajak yang terkait:

1. Penyelidikan Umum
   • Tujuan: Menentukan potensi barang tambang di daerah tertentu melalui pengujian geologis.
   • Pajak: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/26 atas jasa geologis, tergantung pelaksana.
2. Eksplorasi
   • Tujuan: Penelitian dan pemetaan untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi dan kualitas mineral serta lingkungan sosial dan hidup.
   • Pajak: PPN dan PPh Pasal 23/26 atas jasa eksplorasi.
3. Studi Kelayakan
   • Tujuan: Analisis kelayakan ekonomi dan teknis termasuk dampak lingkungan dan perencanaan pasca-tambang.
   • Pajak: PPN dan PPh Pasal 23.
4. Konstruksi
   • Tujuan: Pembangunan infrastruktur berdasarkan studi dan pengamatan sebelumnya.
   • Pajak: PPN dan PPh Pasal 4 ayat (2) atas jasa konstruksi.
5. Eksploitasi
   • Tujuan: Kegiatan pertambangan seperti pembukaan lahan, pengeboran, penggalian, pengolahan, pengangkutan, dan penjualan barang tambang.
   • Pajak: PPN dan PPh Pasal 23/26.
6. Reklamasi
   • Tujuan: Rehabilitasi lingkungan yang rusak akibat kegiatan pertambangan.
   • Pajak: PPN dan PPh Pasal 23/26.

Regulasi Lain Terkait Pajak Pertambangan

Selain pajak yang disebutkan, perusahaan pertambangan juga wajib membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan bukan pegawai pribadi.

Peraturan Perundang-Undangan

• Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019: Mengatur pertambangan mineral dan batubara serta kewajiban pajak bagi pemegang IUP dan IUPK.
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994: Mengatur Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), termasuk sektor pertambangan.

Pajak Pertambangan Batu Bara

• Definisi: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022, pertambangan batu bara meliputi endapan karbon seperti gambut dan batuan aspal.
• Tahapan: Mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengembangan, pemanfaatan, pengangkutan, dan penjualan.
• Pajak: Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan PP No. 15 Tahun 2022.

Perubahan Regulasi

• Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009: Batubara tidak dikenakan PPN.
• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020: Batubara dikategorikan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) dengan tarif PPN 10%.
• Undang-Undang HPP: Menghapuskan PPN untuk komoditas batubara.

Solusi Perpajakan dari Legally.id

Untuk memastikan kepatuhan pajak yang optimal dan mengelola kewajiban perpajakan secara efisien, Legally.id menawarkan solusi perpajakan yang komprehensif. Kami menyediakan layanan konsultasi pajak yang meliputi:

• Analisis Pajak Terperinci: Evaluasi mendalam mengenai kewajiban pajak di setiap tahapan kegiatan pertambangan.
• Perencanaan Pajak Strategis: Penyusunan strategi perpajakan untuk meminimalkan beban pajak dan mematuhi regulasi terkini.
• Kepatuhan Pajak: Bantuan dalam pelaporan pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) untuk menghindari sanksi.
• Penanganan Kasus Pajak: Dukungan dalam menyelesaikan masalah perpajakan dan perselisihan dengan otoritas pajak.

Dengan dukungan dari Legally.id, pengusaha tambang dapat fokus pada kegiatan operasional mereka dengan keyakinan bahwa aspek perpajakan mereka ditangani secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.